PROJO Desak Pertamina Serius Sukseskan Program BBM Satu Harga

Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015 mengamanatkan pelaksanaan program BBM satu harga di berbagai daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.304 desa/kelurahan di 95 kabupaten/ kota menjadi sasaran dari program ini.

Tingginya harga BBM di berbagai daerah menjadi tantangan besar dalam distribusi barang yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap kesejahteraan. Sebagai implementasi dari NAWACITA yang sangat selaras dengan prinsip ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, program BBM Satu Harga harus terealisasi sesuai target.

“Namun kenyataan di lapangan saat ini masih sangat jauh dari harapan. Pertamina sebagai pelaksana tugas program ini baru memiliki 24 titik penyaluran dari target pembangunan sebanyak 54 titik sampai dengan akhir 2017. Jumlah ini menggambarkan betapa lambatnya Pertamina dalam melakukan eksekusi program.” ujar Handoko, Ketua Bidang Energi DPP PROJO kepada media ( 26/9) kemarin.

Menurutnya, PROJO sebagai relawan Jokowi menerima laporan dari pelbagai kalangan di seluruh Indonesia.

“Tak hanya progres pembangunan jumlah titik penyaluran yang lambat, PROJO juga menerima laporan dari teman – teman PROJO di daerah bahwa pelaksanaan program di titik-titik penyaluran yang sudah terbangun juga mengalami banyak kendala operasional seperti ketersediaan pesawat angkut BBM yang jumlahnya justru berkurang, dan hambatan-hambatan lain sehingga harga BBM kembali melambung naik, ” jelas Handoko.

Ia menegaskan, keadaan ini tak bisa dibiarkan terus terjadi. Pertamina dan seluruh pihak yang terkait dengan program BBM Satu Harga ini harus segera melakukan evaluasi dan mencari terobosan untuk melakukan akselerasi agar target pencapaian bisa terpenuhi.

“PROJO sebagai Ormas militan pendukung Presiden Jokowi akan terus mencermati dan mengawal pelaksanaan Program BBM Satu Harga ini. Penderitaan saudara-saudara kita dipelosok negeri yang sudah berlangsung sekian puluh tahun karena mahalnya harga BBM dan minimnya akses terhadap barang harus segera diakhiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud di masa Pemerintahan Jokowi , ” tambah Budi Arie Setiadi , Ketua Umum PROJO menegaskan.

BAGIKAN