Kawal BBM Satu Harga, BPH Migas Ingin Bangun Sub-Penyalur di Seratus Ribu Desa

Tahun ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) fokus membangun Sub-Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap daerah. Rencananya, Sub-Penyalur ini bisa hadir di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar).

Dijelaskan oleh Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, kehadiran Sub-Penyalur untuk memudahkan masyarakat agar memperoleh BBM harga murah. Ditegaskan, Sub-Penyalur sebagai upaya pemerintah mewujudkan program BBM Satu Harga.

“Tahun ini targetnya, maunya begitu,” kata pria yang akrab disapa Ifan ini saat melakukan Audiensi dengan Ketua DPD RI di Gedung DPR Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Ifan, saat ini ada 22.000 desa di kawasan 3T di Indonesia. Jika seluruh desa memiliki Sub-Penyalur, maka dipastikan program BBM Satu Harga bisa terwujud.

“Ini akan mendukung kebijakan pemerintah menerapkan BBM Satu Harga, karena BBM Satu Harga bisa diwujudkan kalau sudah ada Sub-Penyalurnya dulu,” katanya.

Saat ini, kata Ifan, Sub-Penyalur sudah hadir di beberapa wilayah, misalnya di Kabupaten Asmat sudah ada 3 dan 1 di Pulau Selayar. Menurutnya, sudah ada 170 lokasi yang mengajukan izin untuk pengadaan Sub-Penyalur.

“Kita di daerah ada 22.000 desa, artinya kalau ada semua (Sub-Penyalur) luar biasa. Kemudian kalau desa seluruh nasional di luar 3T, sekitar 85.000 desa,” jelasnya.

Lembaga Sub-Penyalur ini serupa dengan Pertamini atau penjual-penjual BBM eceran di kampung-kampung. Tapi harus memenuhi standar keselamatan, jarak dengan SPBU, kuota BBM yang dijual, dan sebagainya.

Sub-Penyalur juga harus mengikuti harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah. Mereka tidak boleh mengambil keuntungan sesukanya, margin keuntungan dibatasi oleh pemerintah.

 

BAGIKAN